Program Makan Bergizi Gratis, yang sejatinya dirancang sebagai intervensi strategis bagi kesehatan anak-anak dan kelompok rentan, justru memulai langkahnya dengan sorotan negatif terkait transparansi belanja operasional.
Penggunaan dana miliaran rupiah hanya untuk koordinasi virtual dianggap kontradiktif dengan esensi program yang seharusnya mengutamakan belanja bahan pangan berkualitas bagi rakyat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran tersebut dialokasikan untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan pengawasan lintas daerah.
Kritik utama yang muncul di ruang publik mencakup beberapa poin krusial :
Rasio Manfaat vs Biaya : Apakah lisensi Zoom senilai Rp5,7 miliar merupakan solusi paling hemat biaya (cost-effective) dibandingkan infrastruktur komunikasi pemerintah yang sudah ada?
Prioritas Anggaran : Di saat masyarakat mengharapkan porsi gizi yang maksimal di piring anak-anak, biaya administratif yang membengkak dianggap melukai rasa keadilan.
Akuntabilitas : Publik mendesak rincian penggunaan anggaran tersebut guna memastikan tidak ada ruang bagi inefisiensi birokrasi.
Meskipun teknologi digital diperlukan untuk mengawal program berskala nasional, besarnya angka tersebut menuntut penjelasan yang lebih komprehensif dari pemangku kebijakan. Pengelolaan dana publik yang akuntabel bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban, terutama pada program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
"Setiap rupiah yang keluar dari APBN harus bisa dipertanggungjawabkan asas manfaatnya. Jangan sampai anggaran operasional justru menggerus substansi dari program utamanya, yakni pemenuhan gizi rakyat," ujar pengamat kebijakan publik menanggapi isu ini.
Kini, bola panas berada di tangan kementerian terkait untuk membuktikan bahwa anggaran tersebut memang diperlukan demi kelancaran program, ataukah ini merupakan tanda awal dari inefisiensi tata kelola program strategis nasional.
Sumber Referensi : (Sumbarkita.id).
Editor : Jon Lendri, S.Sos.,
Social Header